TintaSiyasi.id -- Hampir beberapa pekan ke belakang, para mahasiswa turun ke jalan menyuarakan penolakan pembayaran UKT yang meroket. Di sela-sela aksinya yang menuntut untuk diturunkannya biaya UKT, namun hingga detik ini para penguasa bergeming diam. Begitu banyak nasib pemuda bangsa ini yang ingin melanjutkan pendidikan, namun mereka harus rela melepas cita-citanya terganjal biaya UKT. Pendidikan yang dibangun saat ini, hanya untuk golongan yang memiliki materi.
UKT naik ugal-ugalan, kian menambah suram potret bangsa ini. Di tengah lesunya tingkat ekonomi negeri, rakyat dihadapan dengan tingginya biaya pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Mampu sekolah hingga ke universitas, merupakan barang mahal yang harus dibayar cuan, padahal di saat yang sama, kita melihat maraknya para penguasa yang terseret kasus korupsi. Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, dengan jargon kesejahteraan umum, adalah utopis, faktanya hingga detik ini demokrasi tidak memberikan kesejahteraan, atau pun solusi segala permasalahan bangsa. Apalagi melalui tangan-tangan penguasa, yang mereka diklaim sebagai wakil representatif rakyat dalam menyuarakan aspirasi, malah sebaliknya di tangan kekuasaannya, mereka menetapkan kebijakan yang sama sekalian tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi kalau bukan adanya komersialisasi pendidikan.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio memandang, janji Menteri Nadiem itu harus disertai dengan pemberian subsidi dari negara kepada perguruan tinggi. "Ya pendidikan harus dijangkau oleh rakyat harus disubsidi," kata Agus. VIVA Bisnis, (22 Mei 2024).
Dia menyampaikan, akarnya adalah adanya Undang-Undang No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), para PTN tidak disubsidi oleh pemerintah. "Jadi perguruan tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) mencari duit sendiri," ujarnya.
Ketidakmampuan negara dalam menjalankan perannya, sebagai aparatur rakyat seharusnya menyelenggarakan segala bentuk kebutuhan rakyatnya, termasuk pendidikan. Faktanya, pemerintah berpaku tangan, dan menyerahkan kepada rakyat, akibatnya UKT naik menjadi sesuatu yang tidak mampu dihindari. Begitulah konsekuensi dari diterapkan sistem kapitalis dan demokrasi, kapitalis menjadikan mereka yang bermodal mampu mengakses fasilitas, sedangkan demokrasi dengan mekanisme suara terbanyak, menjadikan para pemodal mampu menyetir kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka.
Pendidikan Sulit, Rakyat Terjepit
Ilusi, jika sistem selain Islam, mampu memberikan kesejahteraan. Karena sekarang Islam tidak diterapkan rakyat semakin sulit keluar dari permasalahan hidup. Padahal sumber daya alam Indonesia sangatlah melimpah, seharusnya apa yang alam merupakan sumber utama pamasukan negara. Apa yang ada di perut bumi, gunung atau pun di dalam laut, merupakan kekayaan yang Allah ciptakan sebagai modal manusia untuk mampu bertahan hidup, bahkan untuk menjamin segala bentuk kebutuhan manusia. Tapi, apa boleh dikata, kondisi kekayaan bangsa ini berbanding terbalik dengan keadaan rakyatnya yang semakin sulit. Rakyat terjepit dengan segala penderitaan tanpa adanya dukungan negara.
Padahal dalam Al-Qur'an Allah SWT telah berfirman, yang artinya:
(Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 22).
Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Q.S An-Nahl [16]: 14).
Kedua ayat tersebut, merupakan jaminan Allah atas bekal manusia di bumi. Apabila pemanfaatan tersebut dijalankan sesuai dengan aturan Allah, sesungguhnya kekayaan bumi di dunia tidak akan habis. Namun, sayang manusia mengambil aturan kapitalis, konsep ini memandang segala sesuatu harus dibayar dengan materi. Akibatnya, negara tidak menjalankan peran sebagai pengelola urusan umat, termasuk pendidikan.
Padahal pendidikan merupakan kebutuhan pokok rakyat yang harus dipenuhi. Pendidikan adalah aspek yang sangat penting, mencerdaskan generasi bangsa untuk mengisi peradaban Islam di masa yang akan datang.
Pendidikan Islam
Islam memandang, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang mendasar yang harus dipenuhi. Sehingga negara bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Hal ini terbukti, saat ini menguasai dunia Islam telah melahirkan banyak ilmuwan yang luar biasa, hal ini disebabkan mudahnya rakyat dalam mengakses pendidikan, bahkan bukan hanya untuk kalangan muslim saja, tapi bagi seluruh umat manusia yang tunduk kepada aturan Allah Swt. Wallahu a'lam. []
Anastasia, S.Pd.
Aktivis Muslimah
