TintaSiyasi.id -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara terhadap rakyat dan lingkungan. Di Papua, kobaran api belum juga sepenuhnya terkendali. Titik panas terus bermunculan, kawasan hutan dan lahan terbakar, bahkan ancaman kebakaran telah menjangkau wilayah permukiman.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat harus ikut berjibaku menghadapi api dengan segala keterbatasan. Ironisnya, bencana ekologis yang terus berulang seolah menjadi persoalan yang harus diterima rakyat sebagai konsekuensi kondisi alam. Lantas, di mana negara ketika rakyat membutuhkan perlindungan?
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkat sebesar 66 persen. Berdasarkan data BMKG hingga 31 Oktober 2026, Papua Selatan mencatat 903 titik panas, tertinggi di Indonesia pada periode tersebut. Sebagian besar kebakaran di Merauke terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Hampir separuh titik api yang belum padam berada di kawasan tersebut. (Kompas.com, 2026/11/06/)
Perhatian juga tertuju pada wilayah Okaba setelah pemantauan selama tiga hari menunjukkan konsentrasi titik api yang tinggi di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta. Perkembangan berikutnya bahkan mendorong BNPB melakukan verifikasi terhadap indikasi pembukaan lahan dengan cara dibakar di sejumlah area konsesi perusahaan. Dua perusahaan yang tercantum dalam identifikasi awal BNPB adalah PT Merauke Sarjaya dan PT Selaras Inti Semesta. Namun, temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Metro TV melaporkan, hingga Agustus 2026, kebakaran di Provinsi Papua Barat telah menghanguskan lebih dari 3.317,56 hektare lahan yang tersebar di tujuh kabupaten. (metrotvnews.com, 2026/11/04)
Krisis serupa juga terjadi di Kalimantan Tengah. Kabut asap menyelimuti Palangkaraya dengan indeks kualitas udara yang dilaporkan mencapai angka 928, kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. Luas kebakaran di Palangkaraya dilaporkan mencapai 1.467 hektare. Secara nasional, pemantauan BNPB hingga 8 November 2026 pukul 18.00 WIB mencatat 2.529 titik panas, 976 titik api, dan akumulasi luas area terbakar mencapai 5.335 hektare. Sekitar 1.925 hektare di antaranya masih menyala. (detiknews.com, 2026/11/08)
Pemerintah sebenarnya telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk menangani karhutla. Pada 5 November 2026, BNPB mengerahkan 46 unit alutsista udara di 12 provinsi, terdiri atas 18 pesawat patroli dan operasi modifikasi cuaca serta 28 helikopter untuk melakukan water bombing. Operasi modifikasi cuaca, pemantauan menggunakan drone, dan pengerahan personel darat juga dilakukan.
Namun, upaya pemadaman tersebut belum serta-merta menyelesaikan persoalan. Hingga 7 November, BNPB masih mencatat sekitar 1.430 hektare lahan belum padam dan memerlukan penanganan. Tentu, faktor cuaca, kemarau panjang, karakteristik lahan gambut, dan medan yang sulit dijangkau merupakan tantangan nyata dalam penanganan kebakaran. Akan tetapi, persoalan karhutla tidak boleh berhenti pada sulitnya memadamkan api. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan agar kebakaran tidak terus berulang?
Kondisi ini memperlihatkan wajah sistem kepemimpinan kapitalisme sekuler yang menjadikan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan investasi sebagai orientasi utama pembangunan. Dalam paradigma ini, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi demi keuntungan. Ketika eksploitasi sumber daya alam tidak diimbangi pengawasan yang kuat, masyarakat menjadi pihak yang paling rentan menanggung dampaknya. Mereka kehilangan ruang hidup, menghadapi ancaman kesehatan, dan bahkan harus terlibat dalam pemadaman dengan fasilitas seadanya.
Inilah salah satu kemudaratan mendasar sistem kapitalisme sekuler. Kekuasaan yang seharusnya menjadi instrumen pengurusan rakyat justru menjadi bagian dari mekanisme yang melanggengkan kepentingan pemilik modal. Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pergantian pejabat, penambahan armada pemadam, atau perbaikan teknis semata. Dibutuhkan perubahan paradigma kepemimpinan secara mendasar.
Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang berbeda. Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam Islam, pemimpin adalah ra'in sekaligus junnah. Sebagai ra'in, pemimpin bertanggung jawab mengurus seluruh urusan rakyat. Sebagai junnah, pemimpin merupakan pelindung yang menjaga rakyat dari berbagai ancaman dan bahaya. Kekuasaan bukanlah fasilitas untuk memperkaya diri atau melayani kepentingan korporasi, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Kepemimpinan ini harus memiliki tiga karakter utama. Pertama, al-quwwah, yakni kekuatan dan kemampuan menjalankan amanah. Pemimpin harus memiliki kapasitas, sumber daya, dan ketegasan dalam mencegah serta menangani bencana. Kedua, at-taqwa, yaitu ketakwaan yang menjadikan hukum Allah sebagai landasan kebijakan sehingga kekuasaan tidak tunduk pada kepentingan pemilik modal. Ketiga, ar-rifq bi ar-ra'iyyah, yakni kelembutan dan kasih sayang terhadap rakyat. Keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas.
Mewujudkan kepemimpinan Islam tentu tidak cukup dengan mengganti figur penguasa. Dibutuhkan perubahan sistemik yang diawali dengan membangun kesadaran politik ideologis di tengah umat. Umat harus memahami bahwa persoalan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya perlindungan terhadap rakyat berkaitan erat dengan paradigma yang mengatur kehidupan.
Di sinilah dakwah ideologis memiliki peran penting. Dakwah tidak hanya mengajak umat peduli terhadap korban bencana, tetapi juga membangun kesadaran tentang akar persoalan dan kewajiban memperjuangkan perubahan berdasarkan Islam. Diperlukan sinergi berbagai komponen umat dibawah kepemimpinan partai politik ideologis yang konsisten memperjuangkan tegaknya sistem Islam. Karhutla Papua semestinya menjadi peringatan keras bahwa keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan investasi. Sebab, hakikat kepemimpinan bukan sekadar mengelola kekuasaan, melainkan mengurus dan melindungi manusia. Itulah tanggung jawab kepemimpinan Islam sebagai ra'in wa junnah.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Hilda Handayani
Aktivis Muslimah