TintaSiyasi.id -- Hujan yang mulai mengguyur sejumlah wilayah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan dalam beberapa hari terakhir belum tentu mampu memadamkan seluruh titik api, terutama pada lahan gambut.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Dr.Daryono Daryono, mengatakan hujan memang membantu mempercepat pemadaman karhutla khususnya kebakaran vegetasi di permukaan. Namun, kondisi berbeda terjadi pada lahan gambut yang memiliki potensi menyimpan bara api di bawah permukaan tanah. (Kakinews.id, 07/11/2026)
Krisis iklim semakin mengkhawatirkan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut berskala besar yang menghasilkan asap pekat lintas batas meluas ke Sumatera, Kalimantan hingga Papua Selatan. Gelombang panas dan musim kering berkepanjangan pasca El-Nino 2026 memicu krisis air bersih di berbagai daerah. Bahkan dampaknya meluas ke mata pencaharian, kebudayaan masyarakat adat sampai akses pendidikan anak terganggu. (Kompas.com, 06/11/2026)
Karhutla tidak sekedar menghasilkan polusi udara yang berdampak pada kesehatan manusia, akan tetapi efeknya sangat panjang dengan krisis air dan pangan. Belum lagi terganggu nya aktivitas pengangkutan masyarakat dan lahan pertanian yang rusak akibatnya gagal hasil panen. Semua ini menambah kesulitan masyarakat akibat karhutla berkepanjangan, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat bahkan berdampak pada sulitnya ekonomi.
Karhutla merusak hutan sebagai paru-paru dunia dan memusnahkan aneka ragam hayati. Kejadian ini adalah bencana yang diakibatkan dari kesalahan tata kelola dari tangan-tangan serakah yang tidak bertanggung jawab. Hutan yang seharusnya menghasilkan oksigen yang bersih dan tempat nyaman bagi satwa-satwa liar berubah jadi tungku panggangan. Negara dalam hal ini benar-benar lalai dalam menjaga lingkungan.
Akibat salah kelola dalam sistem Kapitalisme akhirnya memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Karhutla berkepanjangan hanyalah menambah deretan kegagalan kapitalisme sebagai sistem kehidupan. Kapitalisme menjadikan profit lebih diutamakan dari pada kemaslahatan masyarakat. Seharusnya negara bersikap tegas kepada pelaku dan tidak memberikan izin pengelolaan hutan kepada para oligarki, bukan hanya melakukan pemadaman ketika terjadi kebakaran, akan tetapi melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali setiap tahun.
Dalam Islam jika terjadi bencana, negara akan segera menyelesaikan dan serius menangani bencana tersebut. Negara akan sepenuhnya mengerahkan upaya untuk segera menyelesaikan bencana apapun yang terjadi. Dalam Islam, pelaku kejahatan pembakaran hutan akan dihukum dengan hukuman takzir (sesuai dengan keputusan hakim). Islam memandang hutan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Islam akan mengatur pengelolaan hutan dengan hukum Syariat bukan dengan izin konsesi.
Di dalam Islam dikenal istilah hima, Rasulullah SAW menetapkan Hima adalah kawasan hutan yang dilindungi dan haram untuk dirusak. Hutan adalah milik umum, jika manusia menjaganya akan memberi manfaat yang sangat banyak. Hutan akan menjaga air, menjaga iklim dan menjaga kehidupan satwa yang hidup didalam nya. Oleh karena itu, negara harus mengambil alih untuk menjaga dan mengelola demi kemaslahatan umat, bukan diberikan kepada swasta apalagi asing.
Dalam sistem Islam pemimpin negara yaitu Khalifah sebagai penjaga dan pengurus rakyat (ra'in). Ia akan bertindak sebagai pelindung rakyat dari bencana serta menjamin kenyamanan dan ketahanan pangan rakyatnya. Terlebih usai bencana terjadi, Khalifah akan bergerak cepat untuk memastikan ketersedian pangan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Disamping segera menyelesaikan bencana yang terjadi, akan dipastikan kehidupan masyarakat tidak terancam. Maka, hanya dengan ditegakkannya sistem Islam maka kesejahteraan rakyat terjamin. Karhutla tidak akan terjadi berbulan-bulan tanpa penyelesaian. Oleh sebab itu, dalam penyelesaian karhutla pun kita sangat membutukan Khilafah.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Farida Marpaung
Aktivis Muslimah