TintaSiyasi.id -- Kasus keracunan MBG (makanan bergizi gratis) terjadi di berbagai daerah seperti Sidoarjo, Rembang, Nganjuk, Jombang, Agam, Tanah Toraja, dan lain-lain. Hasil temuan oleh jaringan pemantau pendidikan (JPPI) sebanyak 43,838 korban keracunan MBG tersebar di 36 provinsi. Mereka meliputi pelajar, guru hingga ibu dan anak balita yang mengikuti posyandu sebagai penerima MBG. Data tersebut terdiri dari 28,103 korban pada tahun 2025 dan 15,736 korban pada bulan januari sampai awal september 2026 (kompas.id 03/09/2026).
Melihat kondisi ini seharusnya program MBG bertujuan untuk menanggulangi masalah stunting dan memenuhi kebutuhan gizi di masyarakat, tetapi dalam praktiknya banyak sekali masalah yang ditimbulkan seperti keracunan yang mengakibatkan pusing, muntah-muntah sampai kehilangan daya ingat. Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Sudaryono menyatakan bahwa lebih dari 80 persen kasus keracunan berkaitan dengan pelanggaran SOP, seperti bagaimana cara menyimpan makanan dan rentang waktu mengonsumsi.
Program MBG ini menimbulkan efek traumatis bagi penerima MBG. Pemerintah sudah meminta maaf dan menjanjikan solusinya yaitu hanya sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab.
Pelanggaran SOP ini tidak boleh dianggap sepele dan menjadikan standar SOP sebagai satu-satunya penyebab keracunan tidak dapat menyelesaikan masalah. Jika pengelolaan MBG mempunyai pola berbasis bisnis, ini bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara melayani rakyat dan keuntungan yang diambil.
Penetapan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan kapasitas ribuan porsi setiap harinya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, tempat yang memadai, cara penyimpanan makanan, dan pendistribusian makanan yang benar-benar diperhatikan. Persoalan semakin rumit ketika pendirian SPPG hanya menitikberatkan pada aspek administrasi dan sarana prasarana saja, tidak sampai pada bahan-bahan yang dipakai, bagaimana merekrut SDM yang bekerja di dalamnya. Apakah seleksinya ketat karena sangat berbahaya sekali jika karyawan SPPG memiliki penyakit menular dan bisa menularkannya lewat makanan.
Adanya praktik jual beli titik dan pembagian keuntungan antara yayasan, investor, dan mitra, itu semua semakin melengkapi kesemrawutan pengelolaan MBG. Seperti itulah jika negara berlandaskan sistem kapitalis demokrasi. Pelayanan pada masyarakat dinilai dengan untung rugi dan mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dan menekan biaya sekecil-kecilnya.
Kurangnya pengawasan dari negara, menambah panjang masalah ini. Program yang menyedot anggaran dana yang sangat fantastis, ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan, malah menimbulkan masalah baru yang sangat rumit.
Menurut pandangan Islam, negara harus berperan sebagai ra'iin atau pelayan pengurus rakyat sehingga negara harus jauh dari tujuan bisnis dan melihat untung rugi, dengan amanah tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Ketika negara berlandaskan Islam pelayanan pada rakyat tidak berlandaskan pada kepentingan dan keuntungan pribadi atau kelompok, melainkan meraih ridho-Nya. Pemikiran seperti ini harus tertanam dari pejabat yang paling atas sampai pejabat tingkat di paling bawah sehingga muncul tanggung jawab yang penuh dalam mengurusi urusan rakyat atau umat.
Penyediaan makanan akan dikelola dengan sesederhana dan seefisien mungkin, tidak mengorbankan kualitas dan kehigienisan makanan. Dalam sistem Islam terdapat Qodhi Hisbah yang mempunyai tugas untuk mengawasi dan menindak berbagai pelanggaran yang merugikan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dari negara langsung tidak akan ada celah untuk pelanggaran dan kelalaian yang merugikan atau oknum yang mencari keuntungan.
Pemimpin islam (khalifah) akan memastikan rakyat sejahtera dengan jaminan luasnya lapangan pekerjaan bagi setiap kepala rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka berupa sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya. Namun, ini semua akan terwujud jika Islam diterapkan secara sempurna (kaffah) dalam semua aspek kehidupan.
Wallahualam bissawab.
Halimah
Aktivis Muslimah
