Tintasiyasi.id.com -- Fakta: Potret Buram Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. Delapan dekade Indonesia merdeka seharusnya menjadi tonggak pencapaian besar dalam pembangunan bangsa. Namun kenyataannya, pendidikan dan kesehatan masih jauh dari harapan.
Potret buram ini tergambar jelas di berbagai daerah. Kompas (14/08/2025) menulis tentang Seko, sebuah daerah di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Di sana, anak-anak masih kesulitan mengakses sekolah karena terbatasnya infrastruktur.
Bahkan, untuk menuju sekolah menengah, mereka harus menempuh perjalanan berjam-jam melewati jalan berbatu dan terjal.
Harian Disway (14/08/2025) menegaskan bahwa setelah 80 tahun merdeka, arah pendidikan nasional masih dipertanyakan.
Angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA justru mengalami penurunan signifikan. CNN Indonesia (14/08/2025) melaporkan, DPR prihatin atas kondisi ini karena memperlihatkan bahwa pendidikan menengah masih sulit diakses, terutama bagi keluarga miskin dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Di sektor kesehatan, situasi tak kalah memprihatinkan. Inilah.com (14/08/2025) menyebut bahwa fasilitas kesehatan masih menjadi barang mahal bagi rakyat kecil. Layanan yang layak hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membayar mahal, sementara masyarakat miskin harus rela mendapat pelayanan seadanya.
Metrotvnews (14/08/2025) menyoroti masalah gizi dan stunting yang belum teratasi, bahkan di usia 80 tahun kemerdekaan. RRI (14/08/2025) mengutip Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) yang menegaskan bahwa layanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah.
Legislator PKB bahkan menyoroti ketimpangan tenaga kesehatan, sehingga meminta negara turun tangan secara serius (Detik, 14/08/2025). Fakta-fakta ini menunjukkan kegagalan fundamental negara dalam memenuhi hak dasar rakyat.
Analisis: Kapitalisme Membuat Pendidikan dan Kesehatan Jadi Komoditas. Mengapa setelah 80 tahun merdeka masalah ini masih terjadi? Jawabannya ada pada sistem kapitalisme yang diterapkan. Kapitalisme meniscayakan ketidakmerataan.
Pendidikan dan kesehatan diperlakukan sebagai komoditas, bukan hak rakyat. Negara dalam sistem kapitalisme berperan sekadar regulator, sementara penyediaan layanan diserahkan kepada swasta. Dampaknya, kualitas pendidikan dan kesehatan ditentukan oleh kemampuan finansial.
Anak-anak dari keluarga kaya bisa menikmati sekolah berfasilitas lengkap, sementara anak-anak dari keluarga miskin harus puas dengan sekolah seadanya. Begitu juga di bidang kesehatan, rumah sakit bertaraf internasional hanya melayani mereka yang mampu membayar mahal, sementara rakyat miskin sulit mengakses layanan dasar.
Kapitalisme juga membuat pembangunan hanya difokuskan pada wilayah yang bernilai ekonomi tinggi. Daerah terpencil, seperti Seko di Luwu Utara, terabaikan karena dianggap tidak menguntungkan. Inilah mengapa kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan semakin lebar.
Lebih jauh, kapitalisasi pendidikan dan kesehatan membuat biaya terus melonjak. Sekolah dan rumah sakit menjelma menjadi ladang bisnis. Kesehatan rakyat diperdagangkan, sementara pendidikan hanya bisa dinikmati mereka yang memiliki uang.
Inilah realitas pahit dari sistem kapitalisme yang telah gagal memenuhi janji kesejahteraan.
Konstruksi Islam: Pendidikan dan Kesehatan adalah Hak Rakyat
Berbeda dengan kapitalisme, Islam menempatkan negara sebagai ra’in, pengurus urusan rakyat. Dalam Islam, pendidikan dan kesehatan adalah hak publik yang wajib ditanggung negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar.
Rasulullah ﷺ bersabda: “Imam (khalifah) adalah pemelihara dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam sistem Khilafah, negara menjamin pendidikan dan kesehatan gratis, merata, dan berkualitas untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Negara membangun sekolah, universitas, rumah sakit, dan klinik di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Sarana prasarana publik—jalan, jembatan, transportasi—juga disediakan negara agar rakyat mudah mengakses layanan.
Pendanaan untuk itu bersumber dari baitulmal. Islam memiliki sumber keuangan negara yang melimpah, di antaranya pengelolaan sumber daya alam.
Kekayaan seperti tambang, minyak, gas, dan hutan ditetapkan sebagai milik umum yang wajib dikelola negara, bukan diserahkan kepada swasta asing atau domestik. Dengan sistem ini, negara memiliki pemasukan besar tanpa harus memungut pajak yang mencekik rakyat.
Penutup: Merdeka Sungguhnya Hanya dengan Islam
Delapan dekade merdeka seharusnya menjadi momen refleksi. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih jauh dari merata.
Sistem kapitalisme yang menjadikan keduanya sebagai komoditas terbukti gagal membawa kesejahteraan.
Islam menawarkan solusi yang adil dan menyeluruh. Dalam bingkai Khilafah, negara akan memastikan setiap rakyat, kaya atau miskin, di kota atau desa, mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang gratis dan berkualitas.
Kekayaan alam dikelola untuk membiayai kebutuhan dasar rakyat, bukan untuk memperkaya kapitalis.
Maka, jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka—bukan sekadar dari penjajahan fisik, tetapi juga dari sistem yang menindas—saatnya kembali kepada Islam sebagai sistem kehidupan. Hanya dengan itu, cita-cita kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.[]
Oleh: Prayudisti SP
(Aktivis Muslimah)
