TintaSiyasi.id -- Menanggapi tuduhan pengadilan yang menyebut mantan Menteri Perdagangan Thomas Antasari Lembong (Tom Lembong) menjalankan kebijakan dengan pendekatan ekonomi kapitalis, Pengamat Sosial dan Politik Ustaz Iwan Januar, mengatakan, kapitalisme memang ideologi yang jahat.
"Jadi kalau pengadilan mengatakan kapitalisme adalah sebuah kejahatan, menjalankan ideologi kapitalisme sebuah kejahatan, mestinya semua (pejabat) kena hukum karena memang ini ideologi yang jahat," ungkapnya di akun TikTok iwanjanuar, Jumat (18/7/2025).
Dia mengungkapkan, sebetulnya memang Indonesia sudah lama menganut ideologi kapitalisme yang dicirikan dengan liberalisasi diberbagai macam sektor, terutama sektor sumber daya alam. Sebagaimana diketahui dalam UU Minerba misalnya, memberikan ruang yang sangat luas kepada swasta untuk pertambangan mineral dan batu bara.
“Kebijakan hilirisasi, bukankah swasta yang menggarap sumber daya nikel secara gila-gilaan, dan juga menciptakan kerusakan ekologi. Juga memiskinkan warga sekitar karena lingkungan yang rusak sehingga mata pencaharian mereka juga menjadi rusak," paparnya.
Ia menjelaskan, ekonomi kapitalis adalah ekonomi yang politik kebijakan negara di take over oleh pengusaha. Dapat dilihat banyak kebijakan termasuk kebijakan konstitusi lahir dari DPR yang lebih banyak berpihak dan menguntungkan para penguasaha atau kaum kapitalis.
Misalnya, kata Iwan, UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, jika dibuka pasal per pasal lebih banyak memberikan keuntungan kepada pengusaha kaum kapitalis ketimbang kepada masyarakat, buruh, petani, pemilik lahan. Kemudian proyek strategis nasional (PSN) yang ternyata tidak sedikit menciptakan dampak merugikan masyarakat.
Negara kapitalisme kata dia memang negara yang minim pelayanan pada publik. Selain itu negara yang menerapkan kapitalisme juga rajin memungut pajak dari rakyatnya seluas-luasnya. Indonesia sekarang pajak menjadi urat nadi perekonomian.
"Sedang kita menyaksikan betapa minim peran negara ketika ada 7,28 juta rakyat menganggur dimana peran negara? Menurut Bank Dunia 60 persen penduduk Indonesia dalam kemiskinan dimana peran negara? Ketika banyak anak-anak putus sekolah dimana peran negara? Juga ketika rakyat susah mengakses jalan yang layak banyak jalan yang jauh di Prov Banten Jawa Barat yang jalan masih tidak layak, yang orang harus ditandu untuk datang ke rumah sakit, atau juga masyarakat kesulitan mengakses air bersih dan jutaan orang yang mereka tidak memiliki hunian yang layak, dimana peran negara?" tanyanya.
Dia mengugkapkan bahwa yang disebut ekonomi Pancasila sebenarnya hanya ada diatas kertas bukan sesuatu yang sekarang terlaksana. Karena hampir semua kebijakan ekonomi Indonesia kapitalistik. Pendidikannya, pelayanan kesehatan, pengelolaan SDA, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur mudah di kapitalistik. Buktinya banyak pembangunan jalan yang dikelola swasta, rakyat lewat harus membayar.[] Alfia Purwanti
