TintaSiyasi.id -- Kekayaan Alam Indonesia yang melimpah ruah memang sangat membuat para pemodal tergiur untuk memilikinya. Tak terkecuali kandungan nikel yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Raja Ampat yang saat ini menjadi sorotan publik.
Sebelumnya tentu tidak ada yang menduga bahwa pulau-pulau kecil yang indah dan menjadi kawasan Geopark Global UNESCO itu akan dieksploitasi oleh perusahan tambang. Mengingat pulau tersebut disebut-sebut sebagai The Last Paradise (Surga Terakhir).
Akan tetapi kenyataannya, keindahan pulau-pulau kecil ini masih terlalu kecil nilainya dibandingkan apa yang dikandungnya. Terbukti ada 5 perusahaan yang mengantongi izin konsesi untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut. Meskipun belakangan setelah isu ini mendadak viral 4 dari 5 yang mengantongi izin konsesi izinnya dicabut oleh pemerintah.
Yang menohok adalah pemerintah yang diharapkan untuk tetap menjaga lingkungan dan melindungi semua ekosistem di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil itu justru melalui mereka pulalah izin konsesi diberikan. Mantan sekretaris BUMN bapak Said Didu dalam dialog bersama Abraham Samad di salah satu kanal Youtobe Abraham Samad Speak Up mengungkapkan keterlibatan Bahlil Lahadalia Menteri ESDM dalam perizinan para perusahaan tambang tersebut.
Yang mengagetkan lagi, menurut Said Didu, pemilik perusahan tambang yang diberi izin oleh yang diduga Bahlil Lahadalia adalah selain Aguan juga ada di antara 9 naga yang lain. Sungguh sebuah fenomena yang memprihatinkan, sebab para elit kekuasaanlah yang membukakan jalan para penambang itu.
Hukum yang dianggap sebagai panglima tertinggi pun juga diduga dilanggar. Yakni Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta putusan Mahkama Konstitusi No 35/PUU-XXI/2023. Jika sudah seperti ini yang terjadi, masihkah kita percaya dengan para elit-elit kekuasaan semacam ini untuk mengelolah negeri ini?
Kekayaan alam Indonesia adalah aset terakhir yang tentu akan menopang kehidupan seluruh rakyat Indonesia jika dilanda berbagai kesulitan. Di mana negara harus mengelolanya dengan baik dan benar lalu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyatnya. Akan tetapi justru praktik-praktik sistem kapitalismelah yang nampaknya diberlakukan.
Kerusakan lingkungan, pelanggaran hukum, keikutsertaan penguasa dan kapitalis besar dalam kasus tambang nikel ini menjadi satu fenomena yang membuktikan bahwa memang negeri ini sedang dalam ancaman kapitalis akibat penerapan sistem kapitalismenya.
Ingatlah wahai para penguasa negeri ini, tambang yang luasnya tak terbatas itu adalah kepemilikan umum yang haram untuk dikuasai oleh segelintir orang. Baik individu, korporasi, atau siapa pun termasuk sembilan naga.
Dan fakta semacam ini sudah pernah terjadi di masa Nabi SAW. Di mana diriwayatkan dari Abdyad Bin Hammal. Ia meminta izin kepada Baginda Nabi SAW untuk mengelola tambang garam. Dan akhirnya Nabi pun mengizinkannya. Namun ada sahabat yang lain menegurnya dan berkata, tahukah engkau wahai Nabi apa yang engkau berikan kepadanya? Yakni sesuatu yang seperti air mengalir. Akhirnya Nabi kembali mencabut pemberiannya itu dan tidak jadi memberikannya.
Melalui hadis ini semakin menegaskan bahwa sumber daya alam yang sifatnya tak terbatas itu, haram untuk diberikan kepada individu apalagi perusahaan yang saat ini mengantongi izin konsesi pulau-pulau kecil di Raja Ampat itu.
Oleh karena itu, jika kalian para elit-elit kekuasaan yang khianat, tidak amanah, sudah terlanjur memberikan izin konsesi kepada perusahan tambang itu. Sebelum terlalu jauh dan merusak bahkan sebelum kalian menghadap kepada Allah SWT. Cabutlah segera semua izinnya dan jangan sekali-sekali mengulanginya. Jika tidak mampu lagi dengan jujur dan serius dalam mengurusi negara dan bangsa ini ke arah yang lebih baik, maka mundur sajalah, serahkanlah kepengurusan negara ini kepada yang amanah, jujur, kompoten, yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam mengelola negeri ini. Bukan dengan sistem kapitalisme yang rakus yang terbukti akan membawa bangsa dan negara ini ke ambang kehancuran.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Abd Manaf
Aktivis Sulbar
