TintaSiyasi.id -- Sungguh biadab! Aksi penggerebekan ponpes putri Hamalatul Qur'an, di Mojolaban, Sukoharjo, oleh aparat gabungan dari Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo pada Selasa (27/10/2026) dini hari, menuai kontroversi. Aksi ini merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus pembakaran dan perusakan warung mi babi di wilayah Sukoharjo.
Namun, pihak aparat diduga menjalankan tugas di luar prosedur hukum karena penggerebekan diwarnai tindakan intimidasi hingga penyitaan barang tanpa dokumen resmi. Hal itu menuai kekecewaan dari pihak pengelola pesantren (tirto.id, 30/10/2026).
Melalui pernyataan sikap bertajuk "Menjaga Martabat Santri dan Marwah Pesantren dalam Penegakan Hukum" yang terbit pada 30 Oktober 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Pesantren bersama Komisi Pesantren MUI Pusat meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan tidak proporsional dalam penggerebekan ini. MUI menegaskan, penegakan hukum dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan harus berjalan beriringan (republika.co.id, 31/10/2026).
Dengan demikian, wajar bila publik mengecam tindakan kesewenang-wenangan aparat. Dan jangan salahkan masyarakat bila distrust kian meroket pada lembaga keamanan tersebut. Tak lagi mengayomi, justru menebar ketakutan dan trauma berkepanjangan. Miris! Saat hukum ditegakkan tapi keadilan justru tak dirasakan.
Penyebab Penggerebekan Pesantren Hamalatul Qur'an Dapat Disebut Biadab
Penggerebekan terhadap pesantren putri Hamalatul Qur'an di Sukoharjo dapat dianalisis sebagai persoalan serius tentang adab, etika penegakan hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan Islam. Istilah biadab (niradab) dalam konteks ini bukan sekadar ungkapan kemarahan karena aparat memasuki lingkungan pesantren.
Lebih jauh, istilah tersebut menggambarkan tindakan yang diduga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, kesantunan, kepatutan, serta prinsip keadilan dalam menjalankan kewenangan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar analisisnya.
Pertama, mengabaikan adab dan martabat manusia.
Adab bukan hanya persoalan sopan santun dalam berbicara atau bertingkah laku. Adab juga menyangkut bagaimana seseorang memperlakukan manusia lain secara bermartabat, terlebih ketika dirinya memiliki kekuasaan atau kewenangan. Aparat kepolisian memang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penggeledahan, penangkapan, dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang. Apalagi, objek penggerebekan merupakan pesantren putri yang di dalamnya terdapat santriwati. Perlindungan terhadap kehormatan, rasa aman, privasi, dan kondisi psikologis mereka semestinya menjadi perhatian serius.
Kedua, menempatkan kekuasaan di atas prosedur hukum.
Negara hukum mengharuskan setiap tindakan aparat didasarkan pada aturan, bukan semata-mata kehendak atau kekuatan. Jika benar terjadi intimidasi, penyitaan barang tanpa dokumen resmi, atau tindakan yang tidak sesuai prosedur sebagaimana diberitakan, persoalannya bukan sekadar ketidaknyamanan pihak pesantren. Hal itu menyangkut prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Penegakan hukum semestinya memberikan rasa keadilan, bukan justru menghadirkan ketakutan.
Ketiga, mengabaikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Persoalan menjadi semakin serius karena penggerebekan berlangsung di lingkungan pesantren putri. Berdasarkan kronologi pihak pesantren yang diberitakan, aparat datang sekitar pukul 03.20 WIB ketika para santriwati masih tidur. Bahkan, terdapat keterangan mengenai dugaan intimidasi terhadap santriwati berusia 10–16 tahun. Anak-anak, terlebih yang sedang menempuh pendidikan di pesantren, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan martabat.
Jika aparat menggunakan pendekatan yang menakutkan, mengintimidasi, atau tidak mempertimbangkan kondisi psikologis santriwati, tindakan tersebut patut dipersoalkan secara serius. Bukankah aparat seharusnya melindungi masyarakat, termasuk anak-anak, bukan justru menghadirkan pengalaman traumatis bagi mereka?
Keempat, tidak mencerminkan adab dalam Islam.
Islam menempatkan adab dan akhlak sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, kekuasaan dan jabatan merupakan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Allah SWT berfirman: "Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini memberikan tuntunan bahwa siapa pun yang memiliki kewenangan untuk menetapkan atau menjalankan hukum wajib menjunjung tinggi keadilan. Dalam Islam, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Mengusut dugaan tindak pidana memang kewajiban aparat, tetapi cara melaksanakannya pun harus sesuai ketentuan, tidak boleh mengandung kezaliman, intimidasi, ataupun pelanggaran terhadap kehormatan manusia.
Kelima, mengabaikan kehormatan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.
Pesantren bukan sekadar bangunan tempat orang tinggal dan belajar. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, akhlak, dan pemahaman keislaman generasi umat. Karena itu, penegakan hukum di lingkungan pesantren semestinya dilakukan dengan kehati-hatian, penghormatan, dan komunikasi yang baik. Perlu ditegaskan bahwa pesantren bukan lembaga yang kebal hukum. Jika ada individu yang diduga melakukan tindak pidana, tentu harus diproses sesuai hukum. Namun, dugaan kesalahan individu tidak boleh menjadi alasan untuk memperlakukan seluruh lingkungan pesantren secara tidak patut, apalagi merendahkan martabat para santriwati yang tidak terbukti terlibat.
Dari berbagai persoalan tersebut, istilah biadab atau niradab dapat dipahami sebagai kritik moral terhadap tindakan yang terbukti mengabaikan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan. Sebab, adab seseorang, terlebih pemegang kekuasaan, tidak hanya diukur dari bagaimana ia memperlakukan orang yang dihormatinya, tetapi juga bagaimana ia memperlakukan orang yang berada di bawah kewenangannya.
Jangan sampai penegakan hukum hanya mengedepankan kekuatan senjata, tetapi mengabaikan kekuatan moral. Jangan sampai prosedur hukum dijadikan tameng untuk membenarkan tindakan yang melukai martabat manusia.
Dalam perspektif Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan privilese untuk bertindak semaunya. Setiap amanah harus dijalankan berdasarkan hukum Allah, keadilan, dan tanggung jawab. Karena itu, dugaan penyimpangan dalam penggerebekan Ponpes Hamalatul Qur'an harus diusut secara transparan dan objektif. Propam Polri perlu memeriksa personel yang terlibat. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada sanksi yang tegas dan pemulihan hak pihak yang dirugikan.
Jangan sampai hukum tampak tajam ketika berhadapan dengan masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasan ketika harus mengoreksi kesalahan aparatnya sendiri. Sebab, hukum bukan sekadar alat untuk menindak orang yang diduga bersalah. Hukum juga harus menjadi pelindung bagi orang-orang yang hak dan martabatnya terancam.
Dampak Penggerebekan Pesantren Putri Tanpa Empati terhadap Kinerja Polri dan Rasa Aman Umat Islam
Penggerebekan Pesantren Putri Hamalatul Qur'an di Mojolaban, Sukoharjo, bukan sekadar persoalan tindakan aparat dalam menangani sebuah kasus kriminal. Peristiwa ini menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana negara memperlakukan masyarakat, khususnya lembaga pendidikan Islam dan para santri, ketika menjalankan fungsi penegakan hukum.
Penegakan hukum memang harus dilakukan terhadap siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, proses hukum tidak boleh mengabaikan asas praduga tak bersalah, penghormatan terhadap hak asasi manusia, prosedur hukum, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak terkait dengan perkara. Jika dugaan intimidasi, tindakan tidak proporsional, dan penyitaan tanpa prosedur resmi terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan menyangkut akuntabilitas institusi kepolisian. Berikut beberapa dampak yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Polisi membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan, mengungkap tindak kejahatan, serta menciptakan ketertiban. Namun, ketika aparat justru dipersepsikan sebagai pihak yang mengancam keselamatan masyarakat, kepercayaan tersebut dapat terkikis. Masyarakat bisa menjadi enggan melapor, memberikan informasi, atau bekerja sama dengan kepolisian. Bahkan, muncul persepsi bahwa hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan, bukan sarana mewujudkan keadilan.
Padahal, Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa tugas pokok Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga memelihara keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiganya harus berjalan seimbang.
Kedua, menimbulkan trauma psikologis dan rasa tidak aman bagi santriwati.
Dampak yang paling nyata adalah trauma psikologis, terutama bagi santriwati yang masih berusia anak-anak. Bayangkan, mereka sedang tidur di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman, tetapi tiba-tiba berhadapan dengan aparat bersenjata, bentakan, dan situasi yang menakutkan. Komnas HAM menyebut terdapat 12 santriwati berusia 10–16 tahun yang berhak mendapatkan perlindungan khusus. Lembaga tersebut juga menyoroti dugaan tindakan yang tidak proporsional dan tidak sensitif gender dalam penggeledahan tersebut.
Trauma semacam ini tidak selalu berhenti ketika aparat meninggalkan lokasi. Ketakutan bisa membekas, mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan rasa percaya terhadap orang lain, bahkan menimbulkan kecemasan ketika berhadapan dengan aparat berseragam.
Jika tidak ditangani dengan pendampingan yang tepat, pengalaman tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis anak dalam jangka panjang.
Ketiga, mengganggu aktivitas pendidikan dan dakwah Islam.
Pesantren bukan sekadar bangunan tempat tinggal para santri. Ia merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membina generasi Muslim, mengajarkan Al-Qur'an, membentuk kepribadian Islam, serta menanamkan nilai-nilai akhlak. Penggerebekan yang menimbulkan ketakutan dan menghentikan kegiatan belajar mengajar tentu membawa konsekuensi serius. Tirto melaporkan bahwa aktivitas pendidikan di pesantren terhenti setelah peristiwa tersebut, sementara para santriwati dipulangkan kepada orang tua masing-masing.
Akibatnya, proses pendidikan terganggu, para orang tua diliputi kekhawatiran, dan keberlangsungan pembinaan santri ikut terdampak. Jika tindakan semacam ini terjadi tanpa prosedur yang jelas dan proporsional, pesantren lain pun bisa merasa rentan mengalami perlakuan serupa.
Keempat, melahirkan ketakutan dan kecurigaan di tengah umat Islam.
Pesantren merupakan bagian penting dari kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Karena itu, tindakan aparat di lingkungan pesantren, terlebih jika melibatkan santriwati dan anak-anak, dapat menimbulkan reaksi emosional yang luas. Masyarakat bisa mempertanyakan apakah lembaga pendidikan Islam benar-benar mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Kecurigaan dan rasa tidak aman pun berpotensi berkembang, khususnya jika tidak ada penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan prosedur tindakan aparat.
Situasi ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi prasangka bahwa aparat memandang lingkungan pesantren sebagai tempat yang patut dicurigai. Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti dan pertanggungjawaban individual, bukan generalisasi terhadap suatu lembaga atau komunitas agama.
Kelima, merusak hubungan kemitraan antara masyarakat dan kepolisian.
Keamanan masyarakat tidak mungkin diwujudkan hanya dengan mengandalkan kekuatan aparat. Kepolisian membutuhkan kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama masyarakat. Jika masyarakat merasa takut kepada polisi, hubungan kemitraan tersebut bisa melemah. Warga mungkin memilih diam ketika mengetahui tindak kejahatan, enggan memberikan kesaksian, atau tidak bersedia membantu proses penyelidikan.
Padahal, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menciptakan keamanan. Dengan demikian, tindakan yang tidak profesional bukan hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran penggerebekan, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas kerja kepolisian secara lebih luas.
Keenam, memperburuk citra penegakan hukum dan memunculkan persepsi ketidakadilan.
Penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberhasilan mengungkap tindak pidana. Cara hukum ditegakkan juga menentukan apakah masyarakat merasakan keadilan. Ketika aparat diduga menggunakan kekuatan secara berlebihan, mengabaikan perlindungan anak, atau tidak transparan dalam penyitaan barang, masyarakat dapat mempertanyakan integritas proses hukum.
Terlebih, dalam kasus ini, pihak pesantren menyampaikan bahwa para santriwati dan pengurus yang diperiksa akhirnya dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat yang mengaitkan mereka dengan peristiwa perusakan warung. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehati-hatian aparat dalam bertindak. Jangan sampai masyarakat yang tidak terbukti terlibat justru harus menanggung dampak psikologis, sosial, dan pendidikan akibat tindakan penegakan hukum yang tidak proporsional.
Ketujuh, memunculkan preseden buruk bagi perlindungan lembaga pendidikan Islam.
Jika dugaan pelanggaran prosedur tidak ditangani secara transparan dan tegas, peristiwa ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam hubungan negara dengan lembaga pendidikan Islam. Pesantren seharusnya mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari masyarakat yang menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan umat. Apabila penegakan hukum justru menghadirkan ketakutan, pesantren bisa merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan yang semestinya.
Hal ini bukan berarti pesantren kebal hukum. Jika ada dugaan tindak pidana, aparat tetap wajib melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, prosesnya harus sesuai hukum, menghormati martabat manusia, serta melindungi perempuan dan anak-anak.
Karena itu, kasus penggerebekan Pesantren Putri Hamalatul Qur'an harus diusut secara tuntas. Bukan untuk menghambat penegakan hukum, melainkan memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya: adil, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif.
Sebab, keberhasilan penegakan hukum bukan semata-mata diukur dari berapa banyak orang yang diperiksa atau ditangkap, tetapi juga dari seberapa besar keadilan, perlindungan, dan rasa aman yang berhasil diwujudkan.
Strategi Penyelesaian Perkara yang Melibatkan Pesantren dengan Aparat Penegak Hukum
Penyelesaian perkara yang melibatkan pesantren dan aparat penegak hukum idealnya tidak boleh dilakukan dengan pendekatan kekuasaan, intimidasi, apalagi tindakan represif. Sebaliknya, harus mengedepankan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap pihak yang tidak bersalah, serta kepastian hukum. Sebab, pesantren bukanlah tempat yang kebal hukum, tetapi juga bukan tempat yang boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat.
Dalam perspektif Islam, persoalan ini harus dikembalikan pada prinsip bahwa kekuasaan merupakan amanah, bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat. Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan amanah yang harus dijalankan dengan adil, tanpa diskriminasi, tanpa penyalahgunaan wewenang, dan tanpa menjadikan kekuasaan sebagai pembenaran atas tindakan sewenang-wenang.
Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh agar penyelesaian perkara antara pesantren dan aparat penegak hukum berjalan secara adil dan beradab yaitu:
Pertama, mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan generalisasi.
Setiap orang harus dipandang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika aparat sedang mencari seseorang yang diduga terlibat tindak pidana, penyelidikan harus diarahkan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan bukti, bukan dengan memperlakukan seluruh penghuni pesantren seolah-olah terlibat kejahatan.
Pesantren tidak boleh mendapat stigma hanya karena ada dugaan seseorang yang dicari aparat pernah berada atau diduga bersembunyi di lingkungan tersebut. Demikian pula, apabila ada individu yang terbukti melakukan tindak pidana, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi. Prinsip ini penting agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap lembaga pendidikan Islam maupun santri yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
Kedua, menjalankan prosedur hukum secara transparan dan akuntabel.
Aparat harus tunduk pada hukum acara pidana. Penggeledahan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyitaan bukanlah tindakan yang bisa dilakukan semaunya dengan alasan sedang menjalankan tugas.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026 telah mengatur tata cara tindakan tersebut. Misalnya, penggeledahan rumah atau bangunan harus memenuhi persyaratan surat tugas, izin pengadilan, dan ketentuan saksi. Penyitaan juga harus disertai dokumen dan berita acara sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, dalam perkara Hamalatul Qur'an, dugaan pelanggaran prosedur harus diperiksa secara objektif. Bahkan, jika aparat merasa tindakannya sudah sesuai prosedur, mereka tetap harus bersedia membuka bukti administrasi dan mempertanggungjawabkan cara pelaksanaannya.
Ketiga, melindungi santri, khususnya perempuan dan anak-anak.
Pesantren putri memiliki penghuni yang sebagian masih berusia anak-anak. Mereka berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, kehormatan, privasi, dan kondisi psikologisnya. Jika penggeledahan memang harus dilakukan dalam situasi mendesak, aparat harus mengedepankan pendekatan yang meminimalkan trauma. Penggunaan personel perempuan, pendampingan orang tua atau wali, perlindungan terhadap aurat, serta pendampingan psikologis merupakan hal yang patut diperhatikan.
Jangan sampai anak-anak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru mengalami ketakutan akibat tindakan aparat yang tidak proporsional. Dalam hal ini, perhatian Komnas HAM terhadap perlindungan hak perempuan dan anak patut didukung. Komnas HAM juga telah meminta pemeriksaan independen atas dugaan pelanggaran prosedur penggeledahan di pesantren tersebut.
Keempat, mengusut dugaan pelanggaran aparat secara terbuka dan memberikan sanksi tegas.
Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran aparat tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa persoalan akan ditindaklanjuti. Harus ada penyelidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Propam Polri perlu memeriksa seluruh personel yang terlibat, termasuk menelusuri penggunaan kekuatan, tindakan intimidasi, keabsahan penyitaan, serta perlakuan terhadap santri dan pengasuh pesantren.
Jika ditemukan pelanggaran etik maupun pidana, pelakunya harus mendapatkan sanksi sesuai ketentuan. Tidak boleh ada impunitas hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kewenangan sebagai aparat. Selain itu, barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara harus segera dikembalikan kepada pemiliknya. Pihak yang dirugikan juga perlu memperoleh pemulihan yang layak, termasuk pemulihan psikologis apabila mengalami trauma.
Kelima, membangun komunikasi dan kemitraan antara aparat, ulama, dan pengelola pesantren.
Penegakan hukum tidak seharusnya menciptakan permusuhan antara aparat dan lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, perlu dibangun komunikasi yang sehat dan saling menghormati. Ketika terdapat dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan pesantren, aparat dapat berkoordinasi dengan pengasuh atau pengelola pesantren sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan. Tokoh agama dan lembaga keulamaan juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga ketenteraman masyarakat.
Namun, kemitraan ini bukan berarti pesantren harus menutup-nutupi kejahatan atau aparat harus menghindari penegakan hukum. Keduanya harus berjalan dalam koridor hukum dan keadilan.
Lebih jauh, Islam memiliki prinsip yang sangat tegas dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Kekuasaan bukanlah hak istimewa untuk bertindak sesuka hati, melainkan amanah untuk mengurus dan melindungi umat.
Rasulullah saw. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Termasuk aparat penegak hukum yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
Dalam Islam, seorang pemimpin maupun aparat tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menzalimi rakyat. Bahkan, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kedudukan, kekayaan, maupun latar belakang seseorang.
Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri." (QS. An-Nisa: 135).
Ayat ini bahkan memerintahkan keadilan ditegakkan sekalipun berhadapan dengan kepentingan diri sendiri. Artinya, aparat yang melakukan kesalahan harus tetap diproses, meskipun ia merupakan bagian dari institusi negara.
Dalam perspektif politik Islam, negara juga memiliki kewajiban sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Dengan demikian, negara seharusnya hadir untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, agama, dan akal masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang membina umat harus mendapatkan perlindungan agar dapat menjalankan fungsi pendidikan dan dakwahnya dengan aman.
Namun, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi kepada oknum aparat. Kita juga perlu melihat akar persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana kekuasaan dan kewenangan negara dijalankan. Dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, hukum sering kali diposisikan sebatas produk manusia dan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, penegakan hukum berisiko kehilangan orientasi moral dan spiritual. Hukum bisa tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan dan kepentingan.
Padahal, Islam tidak memisahkan urusan pemerintahan, hukum, dan kehidupan masyarakat dari aturan Allah SWT. Seluruh penyelenggaraan negara harus terikat dengan syariat. Penguasa tidak boleh membuat kebijakan berdasarkan hawa nafsu, kepentingan kelompok, ataupun tekanan pihak tertentu.
Dalam sistem pemerintahan Islam, terdapat beberapa prinsip penting:
a. Kedaulatan hukum berada pada syariat Allah. Artinya, penguasa dan rakyat sama-sama wajib tunduk pada hukum Allah. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
b. Penguasa wajib mengurus dan melindungi rakyat. Kekuasaan digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bukan melanggengkan kepentingan penguasa.
c. Peradilan harus independen dan adil. Hakim harus memutus perkara berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa intervensi kekuasaan.
d. Aparat wajib memiliki integritas dan ketakwaan. Penegakan hukum bukan semata-mata persoalan kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab di hadapan Allah SWT.
e. Kontrol masyarakat terhadap penguasa harus dijamin. Amar makruf nahi mungkar menjadi bagian penting untuk mengoreksi penyimpangan dan mencegah kezaliman.
Dengan demikian, persoalan penggerebekan pesantren ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan penegakan hukum di negeri ini. Bukan hanya mengevaluasi teknis operasi kepolisian, melainkan juga memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, bukan alat mempertahankan kekuasaan.
Pada akhirnya, pesantren dan aparat penegak hukum bukanlah dua pihak yang harus dipertentangkan. Keduanya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pesantren mendidik umat agar memiliki keimanan dan akhlak mulia, sementara aparat bertugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Namun, penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang benar. Tidak boleh ada kejahatan yang dibiarkan, tetapi juga tidak boleh ada kezaliman yang dibenarkan atas nama pemberantasan kejahatan.
Islam mengajarkan bahwa keadilan bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan negara. Karena itu, sudah saatnya umat menyadari pentingnya penerapan Islam secara kaffah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. []
Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum dan Masyarakat) dan Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media)