TintaSiyasi.id -- Setelah mendorong percepatan Motor Listrik Nasional (MoLiNas), Presiden Prabowo Subianto kini menargetkan produksi masal mobil listrik pada tahun 2028. Target itu disampaikan saat meresmikan pabrik kendaraan listrik di Magelang. Menurut Presiden, hilirisasi industri kendaraan listrik merupakan 'game changer' yang akan menjadi lompatan strategis bagi kemandirian energi dan industri otomotif nasional. (Vidio.kompas.com, 15 Agustus 2026)
Pengembangan ekosistem motor dan mobil listrik tidak berjalan sendiri. Program ini dimotori oleh kolaborasi pelaku usaha dalam negeri, salah satunya PT Indika Energy Tbk. Untuk penguatan pembiayaan, pemerintah juga mengandalkan BPI Danantara. CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, BuRosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap proyek Mobil Listrik Nasional atau Molinas. (Presidenri.go.id, 13 Agustus 2026)
Selain swasta nasional, keterlibatan investor global juga semakin masif. Sejumlah pabrikan besar seperti VinFast Automobile dan BYD Motor Indonesia telah menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas manufaktur molinas di kawasan Subang, Jawa Barat. Dari sisi pasar, komitmen pembelian juga mulai muncul. Bos Grup Lippo, James Riady, mengatakan berkomitmen untuk memborong 20.000 unit motor listrik sebagai bagian dari dukungan terhadap program transisi energi nasional. (Otodream.com, 18 Agustus 2026)
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian, berinisiatif dan juga mengambil risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. Apresiasi tersebut disampaikan Presiden secara langsung pada saat meluncurkan motor listrik nasional (molinas) beserta ekosistem pendukungnya di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Inilah bukti yang sangat jelas siapa yang akan menikmati proyek molinas tersebut.
Walaupun pemerintah telah menetapkan berbagai syarat untuk pemenuhan tingkat komponen dalam negeri oleh kementerian perindustrian, 60% bahan komponen mobil listrik, namun masih saja harus impor. Artinya di sini lagi-lagi uang rakyat dan subsidinya justru mengalir ke luar negeri.
Selain itu upaya pemerintah dalam menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk membeli mobil listrik merupakan kebijakan sekuler, tujuannya untuk mengalihkan perhatian publik dari ketidakmampuan negara dalam menjamin kebutuhan BBM masyarakat. Terlihat rakyat dipaksa untuk membeli produk baru bukan malah dibebaskan dari beban ekonomi. Inilah wajah sistem kapitalisme di mana rakyat hanya dijadikan sebagai objek pasar untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat termasuk sarana transportasi dan energi merupakan tanggung jawab negara. Negara adalah sebagai ra'in atau pengurus urusan umat. Karena itu negara wajib hadir untuk menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses transportasi umum serta energi yang terjangkau. Listrik, BBM, dan kendaraan publik tidak diposisikan sebagai komoditas mahal, melainkan sebagai fasilitas umum yang wajib dijamin oleh negara agar roda kehidupan rakyat berjalan.
Pengadaan sarana transportasi dan energi dalam sistem Islam harus dibangun di atas asas kemaslahatan rakyat, bukan untuk meraup keuntungan segelintir oligarki. Islam memandang sumber daya alam yang melimpah seperti nikel, batubara, minyak, dan gas adalah milik umum. Rasulullah Saw juga bersabda, "Kaum Muslim itu berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput, dan api". Artinya negara wajib mengelola SDA sebesar-besarnya untuk kebutuhan dasar rakyat, bukan menyerahkannya pada swasta maupun asing yang orientasinya hanya keuntungan semata.
Sistem politik dan sistem ekonomi di dalam Islam memiliki mekanisme yang mampu menjamin kedaulatan finansial negara. Negara Islam memiliki Baitul Mal sebagai lembaga keuangan publik yang mengelola pemasukan dari zakat, jizyah, kharaj, dan hasil pengelolaan SDA milik umum.
Dengan sumber pendapatan ini, negara tidak perlu bergantung pada utang riba, IMF, atau suntikan modal oligarki. Kebijakan subsidi transportasi, pembangunan infrastruktur energi, dan riset industri strategis bisa dijalankan tanpa tekanan kepentingan pemodal.
Mari kembali kepada sistam Islam karena hanya Islamlah satu-satunya yang mampu menerapkan semua kebijakan yang adil dan hakiki.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Hartuti Ningrum
Aktivis Muslimah
